Guru Honorer: Tugas Berat Mendidik Generasi Bangsa Tapi Gaji Seiklasnya

                                                        Penulis: Aditiya Rohmatul Huda

                                                            Pelajar MAN 2 Rembang

Kalau dipikir-pikir, kondisi guru honorer di negeri ini bukan sekadar memprihatinkan, tapi juga menyedihkan. Bayangkan seseorang yang memikul tanggung jawab besar  "mencerdaskan anak bangsa",  hanya dibayar dengan upah 300–400 ribu rupiah per bulan. Lalu, dengan entengnya, mereka disuruh untuk “ikhlas”, “tidak muluk-muluk”, dan “lillahi ta‘ala”. Ikhlas itu mulia. Tapi memaksa orang ikhlas karena negara tak sanggup adil, itu lain cerita.

Mari kita pakai logika paling sederhana. Bayangkan begini. Seseorang digaji 300–400 ribu rupiah sebulan. Bukan per minggu. Bukan per shift. Per bulan. Apakah cukup gaji 400 ribu dibuat survive sebulan, buat  makan, kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, dan biaya hidup harian. Cukup? Tidak kan! nggak usah jauh-jauh. Untuk beli bensin aja lo kurang. Nggak percaya? 

Oke, Mari kita ilustrasikan ke kehidupan nyata, andaikata jarak rumah ke sekolah beberapa kilometer. Ongkos bensin pulang-pergi, katakanlah minimal 20 ribu rupiah per hari. Sebulan? Jangan kaget kalau habis duluan cuma buat bensin. Itupun belum termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti belanja sayur-sayuran, skincare istri dan kebutuhan lainya. 

Lalu muncul argumen klasik: “loh, kan bisa disambi kerja sampingan.”

Sabar. Kita bahas pelan-pelan.

Sering kali guru honorer sekolah formal disamakan dengan guru madrasah atau lembaga nonformal. Padahal realitas kerjanya jauh berbeda. Banyak guru madrasah tidak mengajar full time setiap hari. Jadwalnya fleksibel, mungkin hanya beberapa hari dalam sepekan. sehingga masih memungkinkan untuk kerja sampingan, seperti menyambi berdagang, bertani, atau kerja serabutan.

Sedangkan Guru Honorer sekolah formal? Ceritanya lain. Mereka ngajar hampir setiap hari, dengan jam kerja panjang sekitar 6 sampai 9 jam. Pagi sampai sore hidupnya di sekolah. Pulang sudah lelah fisik dan mental. Mau bertani? Sawahnya sudah gelap. Mau berdagang? Bisa saja sih, malam hari. tapi risikonya tinggi: badan remuk, pikiran mumet, kepala cenat-cenut, besoknya dituntut tetap harus berdiri di depan kelas dengan senyum profesional. Miris! 

Kerja sampingan itu mungkin di atas kertas. Di dunia nyata? Lebih sering jadi lelucon pahit. Yang lebih mengkhawatirkan, dampaknya tidak berhenti pada guru. Tapi juga sampai ke murid. Loh, kok bisa? 

Gini. Guru honorer dengan gaji minim dipaksa mengajar seharian penuh, menghadapi puluhan siswa dengan karakter beragam. Capek sudah pasti. Belum lagi kalau ketemu murid yang kurang ajar atau sulit diatur, jangan heran kalau muncul pikiran paling defensif:

“Yang penting aku sudah ngajar. Pintar atau tidak, kan urusan dia”

Ini bukan karena guru tidak peduli. Tapi karena sistem memeras tenaga tanpa memberi ruang hidup yang layak. Ironisnya, kita sering berlindung di balik kalimat sakral: “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.”

Kalimat itu indah, tapi berbahaya kalau dipakai untuk menjustifikasi upah seenaknya. Seolah-olah karena guru adalah pahlawan, maka mereka tak pantas menuntut kesejahteraan. Padahal pahlawan pun butuh makan, bayar listrik, dan isi bensin.

Bahkan ketika seorang menteri saja melontarkan pernyataan bernada “guru itu harus ikhlas dan lillahi ta‘ala”, publik langsung bereaksi keras. Bukan karena anti-ikhlas, tapi karena muak melihat idealisme dijadikan alasan untuk menutup ketidakadilan struktural. Saperti halnya gini "kalau lo ikhlas, kehidupan lo akan tercukupi". Kan konyol! 

Mengajar adalah pekerjaan mulia. Tapi kemuliaan tidak seharusnya dibayar dengan kemiskinan. Jika kita sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka langkah pertamanya sederhana: berhenti memiskinkan orang yang kita tugaskan untuk mencerdaskan.

Ikhlas itu pilihan. Upah layak itu kewajiban. Dan negara, seharusnya paham bedanya.